Efek Pilkada DKI, Ada Siswa Tolak Ketua OSIS karena Beda Agama

Ininews.info - Isu agama yang sedang marak di masa kampanye Pilkada DKI Jakarta ternyata berdampak besar hingga ke dunia pendidikan. Dilaporkan, ada siswa dari salah satu sekolah menengah yang menolak dipimpin oleh Ketua OSIS lantaran hanya berbeda agama.

“Pilkada DKI Jakarta ini, satu momentum, yang efeknya hingga kemana-mana,” ucap Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo Henny dalam sebuah acara diskusi peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Henny mengatakan, beberapa pekan lalu ia sempat melakukan pertemuan dengan guru-guru dan orang tua murid. Di sana, kata Henny, beberapa orangtua mengatakan kondisi politik sekarang hampir sama dengan kejadian tahun 1998.

“Mereka sangat terbuka mengatakan bahwa mereka korban ’98. Mereka mengatakan bisa melewati itu semua, tetapi tidak bisa membayangkan bagaimana dengan anak-anaknya,” ucap Henny.

Bukan hanya kegiatan belajar mengajar yang menjadi dampak dari isu politik berhubungan agama. Namun, kata Henny, hal itu berdampak terhadap kemerdekaan cara berpikir anak-anak.

Lebih lanjut Henny mengungkapkan, beberapa waktu lalu ia mendapat laporan penelitian dari Kemendikbud di sekolah-sekolah di Singkawang dan Salatiga terkait toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Berita Terbaru

“Ada anak yang tidak mau dipimpin oleh ketua OSIS yang berbeda agama,” kata Henny.

Selain itu, Henny juga berbicara soal penolakan hak gender, terkait keputusan sekolah-sekolah yang tidak memberikan kesempatan bagi siswinya yang hamil untuk menyelesaikan pendidikan.

Henny pun menyoroti keputusan salah satu universitas negeri yang menjadikan LGBT sebagai salah satu syarat masuk. Pihak universitas meminta orang tua mahasiswa untuk mau menjamin bahwa anaknya tidak masuk dalam kategori LGBT. Meskipun akhirnya kebijakan tersebut dihapus oleh pihak universitas.

“Keberanian universitas negeri tersebut menunjukkan sebetulnya kita punya masalah besar dengan pemahaman bahwa sebetulnya hak belajar itu tidak boleh ditutup oleh siapa pun, dan itu dijamin Undang-undang,” katanya.